Dilansir dari BBC Indonesia. Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan membentuk pengurus
PSSI sementara yang bertugas menggelar kongres untuk memilih pengurus
PSSI yang baru dipandang keliru, kata peneliti hukum olah raga.
Eko Noer Kristiyanto -pengamat sepak bola sekaligus peneliti di Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM- mengatakan rencana
Kemenpora itu sebagai aksi sepihak karena yang bisa membekukan PSSI
adalah organ di atasnya, yaitu Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).
“Secara
yuridis, sepak bola memang milik FIFA. Kalau Indonesia mau membuat
sepak bola dengan memakai lima gawang dan tiga bola sekaligus ya
silakan, tapi apakah itu diakui FIFA?” tanya Eko. Eko kemudian menuturkan bahwa keberadaan PSSI dan wewenang FIFA diatur dalam lex sportivo atau hukum olahraga yang masuk kategori hukum transnasional melampaui hukum nasional.
“Hukum transnasional ini adalah hukum komunitas yang menembus
administrasi dan yurisdiksi suatu negara. Yang paling cocok
menggambarkan hukum transnasional ini ya hukum FIFA. Jadi ketika
Kemenpora membentuk tim transisi, FIFA tidak mau tahu. Perwakilan FIFA
di Indonesia adalah PSSI,” kata Eko kepada wartawan BBC Indonesia,
Jerome Wirawan.
Lebih jauh, tambahnya, Kemenpora tidak akan bisa
mengabaikan PSSI yang diakui FIFA. Sebab, jika ada dialog memakai komite
normalisasi, FIFA akan mengikutsertakan PSSI pimpinan La Nyalla
Mattalitti. “Jadi selama yang menggerakkan kompetisi adalah
pemerintah melalui Kemenpora atau BOPI, FIFA akan terus dalam posisi
seperti ini,” ujar Eko.
Skema Kemenpora
Skema Kemenpora yang praktis membekukan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti itu
mengemuka sehari setelah Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memutuskan
untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
"Pengurus sementara
PSSI ini nanti bertugas menyelenggarakan Kongres PSSI dan sekaligus
menyiapkan turnamen dan kompetisi di Indonesia dengan sistem yang
transparan dan bersih," kata staf khusus Menpora, Zainul Munasichin
kepada BBC Indonesia, Minggu (31/05) pagi.
Pernyataan Kemenpora
ini menanggapi pernyataan FIFA yang menyebutkan mereka akan mencabut
sanksi dan memulihkan keanggotaan apabila Indonesia memenuhi sejumlah
syarat, antara lain PSSI kembali diberi wewenang untuk mengelola
urusannya secara independen tanpa campur tangan pihak ketiga.
Melalui
Rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss, Sabtu (30/05), Indonesia
dijatuhi sanksi larangan berkiprah di laga internasional, seperti dalam
surat yang ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valcke.
Dalam keputusannya, FIFA menganggap pemerintah Indonesia melalui
Kemenpora telah mencampuri urusan internal PSSI dan hukuman atas PSSI
berlaku dengan waktu yang tidak ditentukan.
Walaupun demikian, tim sepak bola Indonesia tetap diizinkan FIFA mengikuti SEA Games Singapura 2015 hingga tuntas.
Resiko Pemain Kuras tabungan
Kisruh
PSSI-Kemenpora ini tak pelak berimbas pada kehidupan para pemain sepak
bola yang tergabung dalam klub-klub peserta kompetisi profesional.
Pelatih
Sriwijaya FC Benny Dolo mengatakan sebagian besar anak-anak asuhnya
kini kesulitan karena mengandalkan gaji. Jika kompetisi tidak berjalan,
praktis mereka menguras tabungan.
“Intinya seluruh pemain, seluruh
perangkat yang terlibat dalam sepak bola, yang notabene mendapat gaji
dari klub, merasa dunia seperti kiamat,” kata Benny kepada BBC
Indonesia.
Dia tidak menepis ada sejumlah pemain yang bermain dalam kompetisi tarkam alias antar kampung demi menghidupi keluarga.
“Saya berharap mereka berpikir dua kali untuk bermain di kompetisi tarkam. Karena jika mereka cedera, siapa yang mau tanggung?”
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Rencana Kemenpora ganti pengurus PSSI dipandang keliru"
Post a Comment